INDENPENDESI MEDIA MASSA :“ POTRET MEDIA MASSA ERA REFORMASI”

 “ Kuasai media, maka kau kan menguasai dunia”. Itulah pepatah yang sering kita dengar, yang semakin tua eksistensi manusia, semakin terlihat kebenaran akan pepatah tersebut. Mungkin, itulah salah satu faktor penyebab berlomba-lombanya elit politik negeri ini, membangun relasi dengan pemilik media bertujuan untuk memuluskan jalan mereka dalam mencapai keinginan. Bahkan beberapa pengusaha  secara terang-terangan mulai mencoba  kebruntungannya dalam dunia politik dengan berbekalkan kepemilikan media tersebut. Ini bukanlah sebuah rekayasa tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Konglemerasi dan kapitalisme media  yang terjadi di indonesia sangat marak. Dan bukan lagi sebuah rahasia bahwa media adalah bisnis yang sangat mengutungkan, yang mana konglemerasi media dan intervensi pemilik  media dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial  bahkan politik. Jika itu yang terjadi pastinya  berita yang disampaikan tidak sesuai  dengan realita, yang mana berita yang disampaikan tidak netral alias untuk kepentingan pribadi bagi kandidat politisi tertentu untuk mendapatkan citra yang positif dari public.

Tidak usah jauh-jauh melihat USA, di negeri kita tercinta ini, ketidak-indepenan media massa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya terlihat dalam pemilu 2014. Yang mana masing-masing kandidat di dukung oleh raksasa media massa . PDIP yang mengusung Jokowi-JK menggandeng Surya Paloh yang mana adalah pemilik Metro TV, sehingga berita yang dikeluarkan oleh Metro TV dan antek-anteknya selalu berkaitan dengan sepak terjang kedua politisi tersebut, dan alhasil yang ditampilkan adalah yang mampu mengangkat citra yang baik dan tidak ayal lagi terkadang menjelek-jelekan lawan politiknyaknya yaitu Prabowo dengan mengungkap Kasus yang membeilit Prabowo. Sedangkan Gerindra yang mengusung prabowo dengan menggandeng Aburizal Bakrie yang merupakan politisi dan juga seorang pengusaha yang memiliki TV One,memberitakan tentang kebaikan Prabowo demi mendapatkan simpati Public. Kedua media massa raksasa tersebut sudah jelas-jelas tidak independen.

Jadi bukanlah hal yang berlebihan jika hasil penelitian dari lembaga kenamaan Indonesia seperti PR2Media, RemoTV, Inmark Digital dan Masyarakat Peduli Media mengeluarkan statement yaitu “sebagian besar media di Indonesia belum menunjukkan independensi dan berpihak kepada kepentingan publik, bahkan terdapat kelompok media yang memiliki tendensi untuk menyembunyikan kebenaran”. Memang saja, kedua media massa raksasa tersebut bukan milik publik dan didanai oleh swasta tetapi menggunakan domain publik oleh karena itu sudah sepatutnya ketika menyiarkan berita dengan mengutamakan kejujuran dan keadilan sesuai fakta yang terjadi dilapangan.

Jika kita melihat secara terperinci salah satu fungsi media massa adalah sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada ( Gurevitch dan Blumer (1990:270 )). Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat tetapi yang terajdi adalah sebaliknya. Media seharusnya memuaskan dahaga para pemirsanya dengan informasi yang aktual bukan pembohongan publik. Media seharusnya menjadi lidah bagi mereka yang yang haknya telah di rampas.Seharusnya media menjadi pedang untuk memerangi ketidakadilan, keberpihakan kepada kapitalis. Namun yang terjadi adalah digunakan oleh orang-orang  yang haus akan kekuasaan, yang haus akan pengakuan ,digunakan oleh manusia yang diragukan kemanusiaannya.Bila hal ini terus kita abaikan, apa yang akan terjadi kedepannya? Bagaimana dengan kondisi bangsa ini ? Bangsa seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ? Sungguh, ini adalah sebuah tragedi.

Melihat keadaan tersebut, kita tidak bisa hanya berharap dari kebijakan pemerintah.Bukan berarti kita tidak mempercayai waki-wakil kita di senayan, tetapi apalah yang bisa kita harapkan dari regulasi pemerintah berupa UU, kalau yang menginjak-injak UU tersebut justru dari oknum-oknum di negara ini. Apalah artinya UU apabila semuanya dapat dibeli dengan uang? Bagaimana kita berharap pada mereka, toh yang memuluskan jalan mereka adalah media dengan pembohongan publik yang begitu luar biasa?

Hal ini tergantung ditangan kita, sebagai masyarakat indonesia yang tidak ingin negara ini hancur. Oleh karena itu sebagai masyarakat yang masih merasa memiliki negara ini, sebagai masyarakat yang memiliki harga diri, sebagai masyarakat yang masih memiliki kepedulian sosial, sebagai masyarakat terdidik, dan berpendidikan, kita tidak hanya bisa melihat apalagi menikmati yang terjadi hari ini . Kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilah media mana yang harus kita ikuti, media mana yang kita konsumsi, media mana yang beritanya benar-benar aktual, media mana yang memuat berita sampah dan berita yang  layak untuk disebarkan kepada masyarakat.